KINERJA Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menjelang presiden Joko Widodo lengser dianggap terus memburuk. Terkahir, data daring sekitar 6 juta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) milik warga Indonesia diduga bocor.
Sekertaris Pendiri Indonesiam Audit Watch (IAW) Iskandar Sitorus sebut catatan sejumlah kegagalan Budi Arie sejak menjabat sebagai Menkominfo pengganti Jhony Plate. Kominfo idealnya menjadi penanggung-jawab pemangku kinerja atas data daring sehingga tidak mudah kecolongan berturut-turut dalam rentang waktu yang pendek. Paska dibobol Pusat Data Nasional (PDN) sekarang malah data NPWP juga ikutan bocor.
Iskandar menyebutkan, sejatinya ada orang yang harus ikut bertanggung jawab terkait memblenya kinerja Ketua umum Projo itu.
“Menurut kami orang yang salah satu mengusulkan Budi Arie menjadi Menkominfo harus ikut bertanggung-jawab atas ketidak-mampuan Budu Arie itu. Karena orang tersebut yang salah satu merekomendasikan nama Budi jadi menteri. Yang merekomendasi itu dan Budi adalah sama-sama organ pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin saat menjadi calon presiden tahun 2019 silam,” ujar Iskandar kepada wartawan Minggu 29 September 2024.
Seharusnya, Ketua umum salah satu organ pendukung Jokowi tersebut tidak bisa berpangku tangan atas sejumlah kegagalan yang ditorehkan Budi Arie. Karena, orang itu yang mengusulkan Budi Arie menjadi Menkominfo. Padahal saat itu nama calon Menkominfo kan Hary Tanoesoedibjo yang sudah digadang-gadang akan menggantikan Jhony Plate.
“Kami mendapatkan informasi yang layak dipercaya bahwa ada salah satu organ pendukung Jokowi berdasarkan rapat pleno mereka mengirimkan surat resmi ke presiden Jokowi pada bulan Juni tahun 2023 agar Budi Arie dipertimbangkan menjadi Menkominfo. Orang itu secara moral seharusnya ikut bertanggung-jawab atas kegagalan Budi Arie,” tegasnya.
Iskandar melanjutkan, penuntasan Menkominfo dalam proyek BTS 4G yang ditinggalkan Jhony Plate disejumlah daerah menjadi pembuka awal kinerja Budi Arie paska dilantik menjadi menteri. Kemudian lanjut Iskandar, pemberantasan judi online yang tidak terpublikasi secara terukur agar publik bisa mengujinya adalah bentuk lain penanganan yang tidak baik, sampai pada dibobolnya PDN.
“Terkait pemberantasan judi online oleh Menkominfo yang mengklaim hingga 1 September ada 3,36 juta konten judi online diblokir. Klaim itu tanpa publikasi yang bisa terukur oleh publik secara terbuka. Sehingga nyatanya, judi online masih juga tumbuh dengan subur. Ibaratnya, satu situs yang ditutup malah tumbuh seribu situs judi online baru. Pelibatan terhadap peran publik tidak diberi ruang seluas-luasnya,” ungkap Iskandar.
Iskandar juga mendapat informasi jika kinerja Badan Aksesbilitas Telekomunikasi dan Informasi atau BAKTI Kominfo terus “ditekan” untuk menggenjot perluasan akses internet di Indonesia.
“Informasi yang kami dapatkan jabatan Dirut BAKTI Kominfo hanya dikontrak per enam bulan oleh Menkominfo, apakah itu benar?. Jika benar itu terjadi apa yang bisa dilakukan seorang Dirut BAKTI Kominfo dalam waktu enam bulan itu,” tegas Iskandar.
BPK Diminta Audit Kominfo Jelang Akhir Jabatan Jokowi
Iskandar mengaku prihatin terhadap sejumlah kegagagalan kinerja Budi Arie selama menjabat menteri sehingga menjadi beban presiden diakhir jabatannya. Dirinya meminta Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK melakukan audit secara menyeluruh terhadap anggaran negara di Kementerian Kominfo jelang akhir tahun pemerintahan Jokowi.
“Seharusnya Jokowi bisa landing dengan sempurna diakhir masa jabatannya. Namun, kegagalan salah satu menterinya patut diduga malah menjadi salah satu beban kinerja terberat Jokowi. Apalagi, keluarga Jokowi saat ini sarat dikritisi oleh publik,” pungkasnya. (ufi/kas)
Discussion about this post