SEKERTARIS Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW) Iskansar Sitorus menyoroti adanya reklamasi yang diduga melibatkan PT. Karimun Marine Shipyard (KMS) di Kabupaten Karimun, provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Reklamasi serupa oleh perusahaan lain, juga terjadi di sejumlah kawasan pesisir, seperti di Tangerang, Bekasi, dan Jakarta. Bahkan kasus reklamasi itu begitu menghebohkan publik.
Menurut Iskandar, kasus ini bermula dari upaya Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pengerukan dan Reklamasi DPRD Karimun untuk menghentikan seluruh kegiatan pengerukan dan reklamasi yang berlangsung di daerah tersebut.
“Karimun saat ini belum memiliki payung hukum yang jelas terkait pelaksanaan pengerukan dan reklamasi,” kata Ketua Pansus, Ady Hermawan, pada Senin (18/4/2016) silam.
Menurut Iskandar, oleh karena itu, Pansus menyerukan penghentian sementara semua kegiatan reklamasi di wilayah itu hingga ada regulasi yang lebih jelas.
Meski ada seruan penghentian sementara, tidak ada tindakan tegas yang diambil oleh pihak berwenang hingga kini.
“Bahkan, dugaan pelanggaran hukum semakin mengemuka dengan adanya laporan yang diterima oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan,” kata Iskandar Senin 3 Febuari 2025.
PT. KMS, lanjut Iskandar Sitorus, diduga melakukan reklamasi seluas 150 hektar tanpa izin yang sah yang melanggar Undang-undang Cipta Kerja dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengenaan Sanksi Administratif.
“Pada 28 Mei 2023, seorang warga melaporkan bahwa PT. KMS tidak memiliki izin yang diharuskan untuk pemanfaatan laut,” urainya.
Iskandar menjelaskan, meski laporan ini sudah disampaikan, hingga saat ini belum ada tindakan signifikan dari pihak yang berwenang.
“Bahkan diketahui bahwa inspeksi lapangan yang dilakukan oleh Polsus WP3K Pangkalan PSDKP Batam pada 18 Juli 2023 justru menemukan bahwa perusahaan tersebut telah melaksanakan reklamasi tanpa izin yang sah sejak 2011 hingga 2015,” paparnya.
Iskandar mengungkap, kasus ini mengundang pertanyaan serius tentang kinerja pengawasan oleh pihak berwenang.
“Seperti yang diungkapkan oleh beberapa pihak, tidak ada kontribusi yang jelas bagi daerah dari kegiatan reklamasi tersebut,” terangnya.
Iskandar mengurai, masyarakat pun bertanya-tanya, apakah ada keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam praktik korupsi dan kolusi yang menutupi pelanggaran ini.
“Kasus ini menjadi pembuka tabir lebih dalam mengenai bagaimana sebenarnya model pengawasan terhadap kegiatan pengerukan dan reklamasi yang melibatkan pihak-pihak besar, sehingga bisa terabaikan,” ungkapnya.
Dirinya menjelaskan, meskipun sudah banyak peraturan yang mengatur kegiatan ini, namun tak sedikit juga yang melanggarnya.
“Dengan adanya polemik ini, publik berharap ada tindakan nyata dari pihak berwenang untuk memastikan bahwa segala kegiatan yang melibatkan sumber daya alam dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku,” sesal Iskandar.
Iskandar melanjutkan, apakah kita akan terus melihat maraknya fenomena “pagar laut” sebagai lagu lama yang tidak akan pernah ada penyelesaian secara menyeluruh yang komprehensif.
“Ataukah akhirnya ada perubahan signifikan dalam pengawasan dan penegakan hukum di wilayah pesisir,” demikian Iskandar Sitorus. (fas/kul)
Discussion about this post