Inilah Jogja
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Terkini
    • Sleman
    • Bantul
    • Kota Yogya
    • Gunung Kidul
    • Kulon Progo
  • Budaya
  • Pendidikan
  • Nasional
  • Internasional
  • Panemumu
  • Jepretanmu
  • Plesiran
INDEKS
  • Beranda
  • Terkini
    • Sleman
    • Bantul
    • Kota Yogya
    • Gunung Kidul
    • Kulon Progo
  • Budaya
  • Pendidikan
  • Nasional
  • Internasional
  • Panemumu
  • Jepretanmu
  • Plesiran
No Result
View All Result
Inilah Jogja
No Result
View All Result
Home Headline

DPR Diminta Tolak Pembahasan Raperpres Pelibatan TNI Tangani Teroris

26 November 2020
3 min read
0
DPR Diminta Tolak Pembahasan Raperpres Pelibatan TNI Tangani Teroris

WAKIL Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur menyatakan, DPR seharusnya menolak pembahasan rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) tentang pelibatan TNI dalam penanganan aksi terorisme.

Isnur juga meminta Presiden untuk tidak menandatangani rancangan tersebut. Pernyataan ini disampaikan pada Webinar dengan tema “Raperppres Pelibatan TNI Dalam Kontra Terorisme.” yang di selenggarakan MARAPI Consulting & Advisory bekerjasama  dengan Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  (FISIP) Universitas Mataram pada Kamis 26 November 2020.

Lebih lanjut ia menyatakan, pemerintah perlu merumuskan kembali draft rancangan tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perguruan tinggi yang concern terhadap masalah terorisme danr masyarakat sipil yang selama ini bekerja dalam penanganan kekerasan ekstrem.

BACA JUGA

Pelapor Roy Suryo Cs Minta Polres Jakarta Pusat Tindaklanjuti Laporan

Bos Sritex jadi Tersangka Korupsi Kredit Bank Rugikan Negara Rp 692 Miliar

Usai Bareskrim Nyatakan Ijazah Jokowi Asli, ReJO Minta Polres Jakpus Tindak Lanjuti Laporan Pemuda Patriot Nusantara

“Sangat dibutuhkan upaya sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundangan-undangan, sehingga aturan yang lahir selaras dengan aturan yang telah ada sebelumnya dan tidak mengalami tumpang tindih,” ungkap Isnur

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Amiruddin dalam paparannya menyatakan rancangan Perpres pelibatan TNI harus memperhatikan UU No 5./2018 Tentang Tindak Pidana Penanggulan Terorisme  sebagai UU yang mengedepankan pendekatan penegakan hukum pidana (criminal justice system) sebagai landasan utama, bukan pendekatan militer.

Sayangnya, menurut Amiruddin Rancangan Perpres yang dibuat berdasarkan UU No 5/2108 Pasal 43 (i), isinya justru bertolak belakang dengan pendekatan penegakan hukum pidana dalam UU tersebut.

“Raperpres ini lebih mengedepankan operasi militer dengan memasukan penangkalan, penindakan dan pemulihan yang merujuk kepada UU No 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Padahal menurut U No 5/2018, aspek pencegahan bisa dilakukan oleh BNPT dan Lembaga negara lainnya sebagai upaya preventif. Sehingga Ketika Rancangan Perpres mencantumkan tiga fungsi di atas, maka otomatis bertabrakan dengan penegakan hukum yang ada di dalam UU No 5/2018,” ucapnya.

Amiruddin menyimpulkan, rancangan ini dibuat dengan mengacu pada pendekatan operasi militer.

“Saya mengusulkan rancangan Perpres hanya mengatur aspek penindakan saja. Maka Perpres harus dibuat seterang-terangnya dan sejelas-jelasnya soal kategori atau koridor penindakan yang boleh dilakukan oleh TNI apa saja. Sehingga dibuat lebih clear dan tidak sumir, agar TNI yang bertindak tidak ragu-ragu dalam melaksanakan tugas OMSP dalam menghadapi terorisme,” ungkap Amiruddin.

Sementara itu, Syaiful Anam, akademisi Hubungan Internasional Universitas Mataram, (UNRAM) Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu pembicara merekomendasikan tiga hal dalam perluasan peran TNI dalam penanggulangan terorisme.

Pertama, perannya harus dilakukan dalam kerangka supremasi sipil dan demokrasi serta tidak mengganggu jalannya reformasi sektor keamanan.

Kedua, Perluasan Peran juga harus didasarkan pada penilaian terhadap intensitas ancaman (threat assessment) yang dilakukan oleh otoritas sipil diikuti oleh Keputusan politik untuk menggunakan kekuatan TNI.

Terakhir, Penggunaan kekuatan militer dalam penanggulangan terorisme harus dijamin agar bersifat sebagai solusi akhir (last resort), sementara (ad-hoc) dan dilakukan secara proporsional. (gaf/fua)

Tags: perpres tnitni
ShareTweetSend

Related Posts

GRIB Jaya DIY akan Terus Membantu Masyarakat, dan Bersinergi dengan Pemerintah dan TNI/Polri
Kota Yogya

GRIB Jaya DIY akan Terus Membantu Masyarakat, dan Bersinergi dengan Pemerintah dan TNI/Polri

16 Mei 2025
Prabowo Sikapi Bijak Usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI
Headline

Prabowo Sikapi Bijak Usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI

25 April 2025
FOTO: SALAM HORMAT
Headline

FOTO: SALAM HORMAT

14 Desember 2024

Discussion about this post

Populer

  • Polda DIY Bongkar Penipuan Miliaran Rupiah Berkedok Perjalanan Umroh

    Polda DIY Bongkar Penipuan Miliaran Rupiah Berkedok Perjalanan Umroh

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Usai Bareskrim Nyatakan Ijazah Jokowi Asli, ReJO Minta Polres Jakpus Tindak Lanjuti Laporan Pemuda Patriot Nusantara

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Makan Bergizi Gratis dan Sekolah Gratis di SMK Mandiri 02 & SMA Mandiri Balaraja Patut Dicontoh

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • PT Arka Daya Dhaksinarga Resmi Berdiri di Kawasan Industri Kulonprogo

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Polresta Yogyakarta Tutup Outlet 23

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

Terkini

Pemuda Patriot Nusantara Pelapor Roy Surto Cs Jalani Pemerikasaan di Polres Jakarta Pusat

Pelapor Roy Suryo Cs Minta Polres Jakarta Pusat Tindaklanjuti Laporan

22 Mei 2025
Bos Sritex jadi Tersangka Korupsi Kredit Bank Rugikan Negara Rp 692 Miliar

Bos Sritex jadi Tersangka Korupsi Kredit Bank Rugikan Negara Rp 692 Miliar

22 Mei 2025
Jokowi Hadiri Pernikahan Putra Bungsu Darmizal

Usai Bareskrim Nyatakan Ijazah Jokowi Asli, ReJO Minta Polres Jakpus Tindak Lanjuti Laporan Pemuda Patriot Nusantara

22 Mei 2025
Perempuan Bajo Bangkit Lewat Legalitas Usaha dan Pertanian Keluarga

Perempuan Bajo Bangkit Lewat Legalitas Usaha dan Pertanian Keluarga

22 Mei 2025
Jokowi Resmi Laporkan 5 Orang ke Polda Metro Jaya Buntut Tuduhan Ijazah Palsu

Bareskrim Tegaskan Ijazah Jokowi dari UGM Asli

22 Mei 2025
Inilah Jogja

Semangat "Jogja Kembali". Menampilkan berbagai berita yang ada di Yogyakarta. Mencerdaskan masyarakat Yogyakarta melalui program membaca.

Kategori

  • Redaksi
  • Tentang Kami
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Kontak
  • Indeks

© 2020 Inilahjogja

No Result
View All Result
  • Beranda
  • Terkini
    • Sleman
    • Bantul
    • Kota Yogya
    • Gunung Kidul
    • Kulon Progo
  • Budaya
  • Pendidikan
  • Nasional
  • Internasional
  • Panemumu
  • Jepretanmu
  • Plesiran

© 2020 Inilahjogja