KURANGNYA penerapan protokol kesehatan pada setiap kegiatan di masyarakat akhir-akhir ini menyebabkan penularan covid-19 di DIY melonjak. Untuk itu harus ada peningkatan antisipasi untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus agar tetap terkendali.
Hal tersebut diungkap Wagub DIY yang sekaligus Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid–19 DIY, KGPAA Paku Alam X, pada rapat Penanganan Covid-19, Rabu (16/9/2020) di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta. Menurut Sri Paduka, selain disiplin diri yang utama, antisipasi juga menjadi kata kunci kata kunci penekanan laju penularan Covid–19.
Sri Paduka mengungkapkan, saat ini DIY sedang dilema mengingat kesehatan bukanlah hal yang bisa ditawar. Namun, laju perekonomian DIY sudah mengalami minus. Diketahui bersama, ekonomi merupakan salah satu penyokong kesehatan yang terbesar. Melihat kondisi seperti ini, mau tidak mau DIY harus membuat langkah-langkah antisipasi penularan Covid–19 ditengah upaya menggerakkan roda ekonomi.
“Antisipasi dan kebijakan yang diambil memang harus berjalan secara paralel di seluruh kabupaten/kota. Sebagai contoh, ketika pihak Pemerintah Kota mengambil kebijakan, maka harus dibarengi dengan kebijakan Bantul, Sleman, dan lainnya. Jika tidak diikuti dengan signifikan oleh tetangganya, maka akan percuma,” ungkap Sri Paduka.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD DIY, Drs. Biworo Yuswantana, M.Si mengatakan, sesuai yang diungkapkan KGPAA Paku Alam, memang DIY perlu waspada. Saat ini DIY dikelilingi oleh epicentrum penularan Covid-19. Karena seperti diketahui bersama, dari 9 epicentrum penularan Covid-19, 5 diantaranya ada di Jawa. Hal ini karena Jawa memiliki potensi mobilitas keluar masuk masyarakat berbagai daerah.
Melihat fakta bahwa daerah-daerah di sekitar DIY merupakan daerah dengan angka penularan sangat tinggi, tidak menutup kemungkinan DIY akan menjadi salah satu pilihan untuk penyelenggaraan kegiatan. Hal ini karena DIY dianggap relatif aman. Namun dampaknya bagi DIY tentu akan membuat laju penularan menjadi melonjak. Meskipun dari sisi ekonomi mampu mendongkrak pertumbuhan, untuk itu langkah antisipasi mutlak dilakukan.
“Penerapan protokol kesehatan pada berbagai aktivitas di DIY tidak bisa ditawar lagi. Harus terkoordinir bersinergi antara Satpol PP, TNI dan Polri secara berjenjang. Langkah-langkah yang sinergis harus senada antara kabupaten/kota,” jelas Biworo.
Lebih lanjut Biworo menjelaskan, saat ini, sumber daya pemerintah seperti TNI Polri memiliki keterbatasan. Demikian juga dengan fasilitas kesehatan di masyarakat, jadi tidak bisa hanya menggantungkan diri pada pemerintah. Karena intinya adalah masyarakat sebagai subjek. Kesadaran masyarakat baik yang ada di DIY maupun yang hendak datang ke DIY menjadi poin penting dan utama yang tidak ditawar oleh apapun.
“Sejak awal sudah disampaikan oleh Pak Gubernur, bahwa DIY menekankan kebijakan masyarakat sebagai subjek dari penanganan Covid-19. Tingkat kerentanan atau potensi semakin meningkat, oleh karena itu kesadaran upaya penerapan protokol kesehatan juga menjadi sangat penting,” jelas Biworo. (rth)