RENCANA penjualan vaksin Covid-19 atau vaksin berbayar oleh salah satu perusahaan milik BUMN, PT Kimia Farma mendapat tentangan banyak pihak.
Saiful Anam, pakar hukum Tata Negara Saiful Anam salah satu yang menentang rencana Menteri BUMN Erick Thohir yang dikabarkan menginginkan adanya vaksin berbayar bagi masyarakat.
Menurut dosen pasca sarjana Universitas Nasional (Unas) itu, vaksin berbayar menjadikan BUMN keluar dari relnya. Seharusnya, BUMN memberikan pelayanan kepada masyarakat (public services). Jangan malah beralih berbisnis kepada masyarakat.
“Saya kira ini bisa menjadi batu sandungan terhadap fungsi BUMN yakni harusnya memberikan pelayanan kepada masyarakat, bukan berbisnis. Mereka kan public services (pelayanan kepada masyarakat) bukan berbisnis,” ujarnya saat dihubungi Selasa 13 Juli 2021.
Untuk itu, lanjut Saiful Anam, sebaiknya stop rencana vaksin berbayar itu. BUMN jangan berbisnis melalui vaksin. Karena tentu ini akan mencoreng nama baik presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Ditambahkannya, vaksin berbayar justru hanya akan menambah sengara rakyat ditengah pandemi saat ini.
“Karena, beban masyarakat saat pandemi ini sangat tinggi. Roda perekonomian pun saat ini nyaris lumpuh. Para pengusaha banyak yang menjerit dengan kondisi saat ini,” ungkapnya.
Menurut Saiful Anam, publik akan bertanya-tanya siapakah yang menyarankan adanya vaksin berbayar ini. Dia menduga, menteri BUMN Erick Thohir atau bahkan Menteri Kesehatan Budi Gunawan Sadikin yang mengusulkan vaksin berbayar ini.
“Kalau benar yang bersangkutan yang menyarankan, maka saya kira layak keduanya untuk dicopot. Karena Presiden tegas sejak awal vaksin adalah gratis dan tidak diperjualbelikan kepada masyarakat,” pungkas Saiful Anam. (zal/lif)