PRODUKSI isu-isu dan pernyataan — termasuk sikap — yang berisi energi positif tidak perlu menunggu tahun 2024, tapi bisa dimulai pada 1 Januari 2023.
“Oleh karena itu dibutuhkan jiwa kenegarawanan dari semua pihak, lebih-lebih elite, untuk menahan diri,” kata Prof Dr H Haedar Nashir, MSi, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dalam Refleksi Akhir Tahun 2022 di Kantor PP Muhammadiyah Jl Cik Ditiro, Yogyakarta, Kamis (29/12/2022), dihadiri Dr H Agung Danarto, MAg (Ketua PP Muhammadiyah Bidang Organisasi, Ideologi, Kaderisasi dan Pembinaan AMM) dan Dr Muchlas, MT (Ketua Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah).
Menurut Haedar, semua pihak untuk mulai memproduksi pernyataan dan isu yang berisi energi positif dalam kehidupan kebangsaan.
“Pemilu 2024 dan Indonesia ke depan tidak mengalami lagi pembelahan politik yang menghadap-hadapkan antarkekuatan bangsa,” ungkap Haedar.
Disampaikan Haedar, dinamika politik dalam perbedaan pilihan politik itu adalah hal yang demokratis dan alamiah. “Tapi, pembelahan politik yang menjadikan institusi di tubuh bangsa dan negara itu menjadi terbelah,” kata Haedar.
Seakan-akan Pemilu itu sebagai pertaruhan ideologi dan pertarungan berbagai kepentingan yang saling berhadapan dan merusak kesatuan bangsa. “Kita kondisikan agar itu tidak terjadi,” tandasnya.
Disampaikan Haedar, pembelahan politik dari sisa Pemilu sebelumnya harus tutup buku dari semua pihak. “Usaha meredam terjadinya pembelahan politik sebagaimana yang lalu bisa dilakukan sejak tahun 2023 dan itu harus dilakukan secara kolektif,” kata Haedar.
Haedar berharap agar sisa waktu sebelum tahun politik 2024 untuk melakukan prakondisi. “Agar isu pembelahan politik tidak terjadi,” ungkap Haedar.
Jelang tutup tahun 2022, dalam konteks kebangsaan tentang Pemilu harus diselenggarakan tepat waktu dan menjadi Pemilu yang demokratis.
Dikatakan Haedar, isu-isu yang membuat Pemilu ngambang agar dilakukan tutup buku. Sebaliknya, jelang tutup tahun 2022 harus ada kepastian politik. “Sebab, akan menciptakan stabilitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” ungkapnya.
Haedar berharap, semua pihak untuk menutup buku isu-isu yang membuat waktu pelaksanaan Pemilu jadi mengambang. “Pemilu 2024 terlaksana sesuai jadwal dan hentikan berbagai macam pernyataan, apalagi gerakan yang sifatnya spekulatif,” papar Haedar.
Pada refleksi akhir tahun Muhammadiyah ini, Haedar menekankan soal membangun prakondisi Pemilu 2024 yang baik.
“Kuncinya, komitmen seluruh elit bangsa, baik dari institusi negara yakni pemerintah dan nonpemerintah serta warga bangsa untuk mengakhiri pembelahan politik,” tutur Haedar, yang berharap tahun depan harus lebih baik daripada tahun ini.
Muhammadiyah, kata Haedar, juga mencermati tentang situasi jiwa bangsa Indonesia. “Bangsa ini punya modal ruhani besar untuk maju dan bersatu,” kata Haedar.
Ditambahkan Haedar, nilai-nilai itu bersumber pada agama, Pancasila dan kebudayaan luhur. Nilai-nilai luhur agama mengajarkan tentang kebaikan. “Nilai-nilai ini mengajarkan bahwa apapun yang dilakukan harus mengandung manfaat dan tidak menjadi mudharat dan mafsadat,” kata Haedar.
Menyoal korupsi, dikatakan Haedar jangan ditimpa ke tahun 2024. “Mari akhiri sekarang dan jadikan prioritas. KPK harus objektif, adil dan tidak tebang pilih,” kata Haedar, yang berharap jangan sampai ada deligitimasi KPK tidak adil. (Fan)