PRESIDEN Joko Widodo menyampaikan sejumlah arahan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai salah satu pilar utama penanganan bencana di Tanah Air. Presiden menyampaikan bahwa penanggulangan bencana harus dilakukan secara terpadu dan sistematik guna mewujudkan Indonesia tangguh terhadap bencana.
“Rencana Induk Penanggulangan Bencana tahun 2020-2044 harus dilaksanakan dengan penuh komitmen, penuh tanggung jawab. Semua tahapan harus dilaksanakan secara disiplin dan konsisten,” ucap Presiden dalam sambutannya secara virtual pada peresmian pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana 2022 di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu, 23 Februari 2022.
Dalam arahannya, Presiden meminta BNPB untuk terus berbenah diri, antara lain dengan menerapkan budaya kerja yang lebih siaga, antisipatif, responsif, dan adaptif. Menurut Presiden, budaya ini penting mengingat bencana datang secara tidak terduga.
“Bahkan, muncul bencana yang tidak terbayang sebelumnya. Salah satu contohnya adalah pandemi Covid-19. Semua ketidakterdugaan itu harus kita tangani untuk memperkecil risiko bagi masyarakat, bangsa, dan negara,” imbuhnya.
Selain itu, Kepala Negara juga meminta BNPB untuk mengutamakan orientasi pencegahan. Presiden mengatakan bahwa beberapa jenis bencana dapat dikurangi atau dicegah sebelumnya, misalnya penghijauan dan penanaman vegetasi untuk mencegah terjadinya banjir maupun longsor.
“Ini di beberapa daerah agar ini dilakukan. Di Jawa Barat yang banyak, di Jawa Tengah yang banyak, di Sulawesi juga ada, NTB juga ada, agar penanaman vetiver lebih digalakkan, pelestarian lingkungan, bendungan, pendalaman sungai dan saluran air, dan lain-lainnya,” tambahnya.
Selanjutnya, Presiden meminta agar pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama meningkatkan infrastruktur untuk mengurangi risiko bencana. Namun, Presiden mengingatkan agar infrastruktur tersebut tidak hanya ditingkatkan saja, tetapi harus dicek secara berkala.
“Ini yang sering kita tidak disiplin di sini, cek secara rutin. Saya tahu, tidak semua pengadaan alat ini oleh BNPB. Tapi saya minta BNPB ikut terlibat dan mengingatkan kementerian/lembaga terkait untuk menjalankan tugasnya,” kata Presiden.
Di samping itu, Presiden juga meminta agar BNPB terus aktif mengajak aparat pemerintahan, baik pusat maupun daerah, untuk bersinergi agar program pembangunan yang dilakukan berorientasi pada tangguh bencana. Program pembangunan yang dilakukan diharapkan tidak menambah risiko bencana.
“Sering kita bangun lupa mengenai ini. Pengarusutamaan kebijakan yang tangguh bencana harus terus ditingkatkan,” lanjutnya.
Terakhir, Presiden mendorong BNPB untuk membangun sistem edukasi kebencanaan yang berkelanjutan, terutama di daerah rawan bencana. Hal ini penting dimulai sejak dini agar masyarakat terlatih untuk tanggap menghadapi bencana.
“Edukasi kebencanaan, budaya sadar bencana, harus dimulai sejak dini, dari setiap individu, dari keluarga, komunitas, sekolah, sampai lingkungan masyarakat. Gali berbagai kearifan lokal yang ada di masyarakat, latih masyarakat untuk tanggap menghadapi bencana, lakukan latihan, simulasi setiap saat, jangan menunggu sampai datang bencana,” tandasnya.
Turut mendampingi Presiden yaitu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Kepala BNPB Suharyanto. (saf/had)