BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI melaunching pemetaan kerawanan Pemilu Serentak 2024, isu strategis: politisasi SARA di Sahid Raya Hotel and Convention Yogyakarta, Selasa (10/10/2024) siang.
Sebagaimana disampaikan Lolly Suhenty, Komisioner Bawaslu RI, politisasi SARA paling rawan penyulut provokasi.
Pemetaan yang telah dilakukan Bawaslu RI menunjukkan bahwa salah satu modus yang bisa menggerakkan munculnya politisasi SARA adalah penggunaan media sosial. “Informasi di medsos dengan cepat tidak mampu difilter dengan baik sehingga memunculkan kekerasan karena SARA,” ungkap Lolly, Komisioner Bawaslu RI Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat.
Bagi Lolly, upaya pencegahan yang bisa dilakukan Bawaslu RI adalah memasifkan edukasi kepada masyarakat agar tak menggunakan isu SARA dalam politik.
Isu strategis dikelola dan mendapat perhatian khusus Bawaslu RI, di antaranya netralitas ASN, politik uang, politisasi SARA dan kampanye di media sosial. “Beberapa isu tersebut masih kental terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu 2024,” terang Lolly.
Berdasarkan temuan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dan Pemilu Serentak 2024, Bawaslu RI merumuskan IKP menjadi tematik. “Harapannya agar dapat menjadi pengetahuan awal untuk melakukan pencegahan lebih komprehensif, kreatif, atraktif dan progresif,” papar Lolly.
Hal tersebut sebagai upaya mencegah potensi pelanggaran yang muncul pada tahapan kampanye yang dimulai 23 November 2023.
Dengan adanya pemetaan kerawanan Pemilu, isu strategis tersebut dapat menjadi acuan jajaran Bawaslu seluruh Indonesia maupun stakeholder terkait dalam mengawal tahapan Pemilu dan pemilihan serentak 2024.
Terungkap, DKI Jakarta (100) menjadi provinsi paling rawan dengan isu politisasi SARA dalam Pemilu 2024, disusul Maluku Utara (77,16), DIY (14,81), Papua Barat (14,81), Jawa Barat (12,35) dan Kalimantan Barat (7, 41).
Bawaslu RI juga menyampaikan 20 kabupaten/kota yang rawan isu politisasi SARA, sembilan di antaranya adalah Indonesia Bagian Timur.
Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, menempati peringkat pertama dengan skor 100. Disusul Kabupaten Jayawijaya Papua Pegunungan (91,95), Kabupaten Pandeglang Banten (91, 95), Kabupaten Puncak Papua Tengah (91,95), Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu (61,58) dan Kota Jakarta Pusat (38,37). (Fan)