PROGRAM Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro sampai dengan wilayah RT dan RW sehingga menjadi wilayah hijau.
Seperti disampaikan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, SIP, yang hadir bersama Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo, tenaga traking melibatkan unsur Babinsa, Babinpotmar, Babinpotdirga dan Bhabinkamtibmas.
“Termasuk unsur dari desa yang tetap melaksanakan tugasnya,” kata Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, SIP, Jum’at (19/2/2021).
Kendati demikian, lanjut Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, mereka kini lebih menjadi petugas pengawas protokol kesehatan.
Sebelumnya, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, SIP bersama Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo setibanya di Bandara Adisucipto Yogyakarta menerima paparan dari Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X tentang perkembangan kondisi wilayah DIY.
Disampaikan pula oleh Paku Alam X dampak dari situasi pandemi Covid-19 yang sampai saat ini belum ujung usai.
Setelah itu dilanjutkan kunjungan ke Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, untuk mengecek atau ujipetik terhadap Posko PPKM Mikro Kalurahan Maguwoharjo, Sleman.
Turut hadir Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Bakti Agus Fadjari, SIP, MSi, Kapolda DIY Irjen Pol Drs Asep Suhendar, Danrem 072/Pamungkas Brigjen TNI Ibnu Bintang Setiawan, SIP, MM, Danlanud Adisucipto Brigjen TNI M Yani Amirullah, Danlanal Yogyakarta Kolonel Mar Harry Indarto, Forkopimda DIY, para Asisten Kodam IV/Diponegoro, para Kasi Kasrem 072/Pamungkas dan Dandim 0732/Sleman.
Posko PPKM Mikro ini bertujuan sebagai langkah dan upaya pemerintah untuk menekan penyebaran Covid-19 di wilayah DIY, khususnya di Kabupaten Sleman.
Dalam kunjungan tersebut, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, memastikan Posko PPKM Mikro di Maguwoharjo, Sleman, sudah sesuai dengan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah atau belum?
Dan untuk memastikan program PPKM Mikro di Kabupaten Sleman bisa berjalan dengan melakukan pelacakan dan isolasi. Kemudian terus memperketat kegiatan masyarakat yang menimbulkan keramaian serta melaksanakan pembatasan sosial. “Dan tentunya dari Pemerintah Daerah juga bisa mengeluarkan peraturan itu sendiri,” papar Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. (Fan)
Discussion about this post