Dalam acara Muhammadiyah Microfinance Summit III, Summit Meeting 3: Outlook Micro Finance 2025 dengan tema “Prospek Pengembangan Microfinance di Era Pemerintahan Baru” yang berlangsung pada 13 Desember 2024 di @K Hotel Kaliurang, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyoroti tentang pengembangan microfinance di Tanah Air.
Seperti disampaikan Halim, Direktur Utama Bank Nano Syariah, era ke depan semua layanan agen mudharabah muqayyadah — jenis akad mudharabah yang memberikan batasan atau syarat tertentu kepada pengelola modal — adalah solusi layanan yang diberikan Bank Nano Syariah untuk pengembangan strategi dengan Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) .
Sebagai mitra strategis dalam pengembangan produk haji dan juga pengembangan keuangan syariah dari Induk BTM, Halim mengatakan bahwa layanan tersebut bisa diinisiasi dari kita untuk kita.
Menurut Halim, BTM boleh banyak. “Tapi harus punya satu standar cara mencatat dan mengakuisisi nasabah,” terangnya.
Bagi Halim, yang diperhatikan oleh sebuah institusi keuangan ialah kualitas pembiayaan yang bagus.
Di sisi lain Bagus Aryo, Deputi Direktur Lembaga Keuangan Mikro Syariah KNEKS, yang menyampaikan peta market di 2025 menyinggung BPRS BTM bisa lebih besar. “Tantangan saat ini adalah digitalisasi sehingga PR-nya adalah membuat koperasi menjadi menarik,” katanya.
Disinggung pula penguatan IKMS dalam menghadapi challenges dan oportunities. “Pengawasan efektif dan peningkatan kualitas,” urainya.
Pada kesempatan itu ada 6 pilar yang disampaikan untuk strategi pengembangan keuangan syariah, yaitu pemanfaatan teknologi, kolaborasi ekosistem keuangan, penguatan regulasi, pengembangan kelembagaan, peningkatan kapasitas, inovasi produk dan layanan.
Kepala Departemen Perizinan, Pemeriksaan Khusus dan Pengendalian Kualitas PMVL OJK, Edi Setijawan, paparkan prospek pengembangan microfinance di era pemerintahan baru.
Dari 8 visi misi pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran, dari 8 visi misi itu hanya 4 misi yang bisa diakses oleh Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM). “Salah satunya swasembada pangan, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru,” kata Edi.
Kali ini OJK membuat roadmap ada persinggungan dengan usaha kecil dan mikro, yaitu asuransi perusahaan, LKM, penjaminan, perusahaan modal Ventura. “Yang dapat menjalankan fungsi sosial adalah lembaga keuangan mikro,” papar Edi Setijawan.
Sekretaris Kementrian Koperasi, Ahmad Zabadi, SH, MM, menjelaskan saat ini ada 1.131 koperasi. “Hingga saat ini masih menjadi lima jenis, yakni konsumen, produsen, simpan pinjam, jasa dan pemasaran,” kata Ahmad Zabadi.
Saat ini profil koperasi di Indonesia tidak ideal karena kegiatan usahanya adalah simpan pinjam. Hingga sekarang ini ada 880 koperasi yang asetnya di atas Rp 100 miliar.
Menurutnya, ada beberapa afiliasi dari koperasi besar Muhammadiyah yang perlu mendapatkan support dan dukungan.
Sebenarnya untuk tahun 2025 ada 16 program, di antaranya adalah akan merintis pembentukan bank digital koperasi. (ASA)