Komisi IX DPR RI Kunjungi RSUP Dr Sardjito Yogyakarta

PADA reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021, rombongan Komisi IX DPR RI melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke RSUP Dr Sardjito Yogyakarta, Selasa (16/2/2021).

Kegiatan dalam rangka evaluasi penanganan dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19, rombongan Komisi IX DPR RI diterima Direksi RSUP Dr Sardjito Yogyakarta di Gedung Diklat RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta, Selasa (16/2/2021).

Komisi IX DPR RI terdiri dari satu tim yang membidangi kesehatan, ketenagakerjaan, BP2MI, Badan POM, BKKBN, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, berada di Yogyakarta hingga Jum’at (19/2/2021).

Dalam pertemuan tersebut juga dihadiri perwakilan Kementerian Kesehatan RI, RS TNI AU dr S Hardjolukito Yogyakarta, RS TNI AD dr Soetarto, RS Bhayangkara Polda DIY, Ketua PERSI DIY, Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia Yogyakarta, Dinkes DIY, Badan POM, dan Balai Besar POM DIY.

Ketua Tim Kunjungan Kerja DPR, Emanuel Melkiades Laka Lena, mempertanyakan terkait pelaksanaan testing dan tracing, pelayanan dan penanganan terhadap pasien Covid-19 tanpa gejala atau OTG, hingga verifikasi dan validasi BPJS Kesehatan terhadap pasien yang dirawat serta klaim pembayarannya.

Terkait hal itu, Direktur Utama RSUP Dr Sardjito Yogyakarta, dr Rukmono Siswishanto, Sp.OG(K), M.Kes, MPH, mengatakan, dalam penanganan pandemi Covid-19 peran serta masyarakat sebagai subyek telah dan selalu ditekankan oleh Gubernur DIY.

Menurut Rukmono, koordinasi dilakukan bersifat struktural dan gugus tugas diganti dengan satuan tugas serta ada juga Sonjo.

“Masyarakat dilibatkan melalui media sosial dan kita melakukan dengan melibatkan tidak hanya rumah sakit, namun juga masyarakat, Pemda dan swasta,” kata Rukmono.

Rukmono menjelaskan, di Yogyakarta terdapat 27 rumah sakit dan di luar jumlah itu ada juga yang melayani pasien Covid-19. “Seminggu sekali dilakukan koordinasi,” tandas Rukmono, yang menambahkan pihaknya punya strategi.

DIY ada tiga rumah sakit besar yang difokuskan pada Covid-19. “Dan kita tidak pernah membuat kebijakan Sardjito 100 persen, melainkan 40 persen,” kata Rukmono yang menerangkan problemnya adalah SDM.

Adapun rumah sakit besar di DIY itu adalah RSUP Dr Sardjito untuk kasus-kasus besar, RS TNI AU dr S Hardjolukito Yogyakarta dan RSA UGM.

RSUP Dr Sardjito menggunakan SISRUTE dan Siranap ketersediaan. Sistem ini membantu untuk memudahkan komunikasi.

Kenapa rumah sakit penuh? “Karena untuk kasus-kasus yang mungkin tidak berat, hanya ringan, tapi masyarakat atau pasien berkehendak untuk isolasi di rumah sakit,” ujar Rukmono ketika menjawab pertanyaan Komisi IX DPR RI.

Rukmono mengatakan, RSUP Dr Sardjito tetap aman dan tetap bisa melayani pasien Covid-19. Dan di minggu-minggu terakhir berkurangnya beban rumah sakit dengan menurunnya jumlah pasien Covid-19 di DIY.

Hal itu, bagi Rukmono, tidak lepas dari kerja keras semuanya. “Tidak lepas dari peran masyarakat Yogyakarta untuk bisa mengawal kita tetap aman secara lebih longgar dalam tanda petik,” ungkap Rukmono. (Fan)