AGAR semua warga desa mendapatkan minyak goreng, para kepala desa diminta ikut membantu dalam proses pendistribusian kepada warganya.
Bupati Kudus HM Hartopo menyampaikan, untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng, pihaknya mempunyai kebijakan, dengan mendistribusikan 50 persen minyak goreng ke pasar dan 50 persen lainnya ke desa-desa.
Menurutnya, kebijakan tersebut dinilai efektif dalam mencegah ketidakmerataan stok yang ada di pasaran, serta meminimalisasi monopoli dari pedagang maupun pembeli.
Karena itu, lanjut bupati, peran kepala desa sangat penting dalam membantu pendistribusian minyak goreng di desanya.
“Harganya telah ditetapkan pemerintah pusat dan berlaku skala nasional. Oleh karena itu, saya mohon bantuan dari para kades agar dapat membantu, mulai dari pengkoordinasian pembayaran hingga mendistribusikan ke tingkat RT. Tujuannya, agar semua masyarakat dapat mendapatkan,” terang Bupati.
Bupati menegaskan, pendistribusian minyak goreng ke desa-desa akan dilakukan secara berkala.
“Pendistribusian kemarin kita lakukan sebanyak 1,4 ton untuk 10 desa. Akan kita kumpulkan lagi sekitar satu sampai dua hari untuk pendistribusian berikutnya. Dengan begitu, semoga kelangkaan minyak dapat segera teratasi,” pungkasnya.
Kepala Desa Kutuk, Kecamatan Undaan Supardiono, menyampaikan terima kasih kepada Pemkab Kudus atas perhatian dan bantuannya.
“Kami ucapkan terima kasih atas bantuan Pemkab Kudus melalui Dinas Perdagangan dalam rangka mendistribusikan minyak goreng yang langka ke desa kami. Ini sangat membantu warga kami,” ucapnya.
Disampaikan, Desa Kutuk mendapat jatah pendistribusian minyak goreng sebanyak 2.760 liter, yang akan dibagikan ke tiap RW.
“Per RW, memiliki sekitar 500 KK, setiap KK mendapatkan jatah 1 liter. Berarti setiap RW mendapat jatah 500 liter minyak goreng,” jelasnya.
Sebelumnya, lanjut Supardiono, harga minyak goreng di sini mencapai Rp20 ribu hingga Rp22 ribu per liter.
“Namun, setelah ada operasi pasar murah dari Dinas Perdagangan, akan kita jual 14 ribu rupiah per liter,” pungkasnya. (jtg/zil)