PRESIDEN Jokowi akhir-akhir ini dinilai sedang memainkan sandiwara politik. Terakhir, tatkala berlangsungnya Rakernas Pro Jokowi (Projo) di kawasan Senayan, kemarin Santu 14 Oktober kemarin.
Pernyataan itu disampaikan Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando EMaS menanggapi berbagai intrik yang dilakukan mantan walikota Solo itu.
“Saat pidato di acara Rakernas Projo, presiden Jokowi menyampaikan pesan kepada relawannya. Ada 3 pesan yang disampaikan Jokowi, yaitu ojo grusa-grusu, ojo kesusu dan jangan tergesa-gesa yang maknanya hampir sama.
Saya merasa aneh dengan pernyataan Jokowi tersebut dan hanya sebuah sandiwara pesan-pesan yang disampaikan tersebut,” kata Fernando, Minggu 15 Oktober 2023.
Mengapa saya katakan demikian?, lanjut Fernando, Ketua umum Projo Budi Arie Setiadi selalu mengatakan organisasi yang dipimpinnya selalu tegak lurus dengan Jokowi. Sehingga saya meyakini keputusan Projo mendukung pencapresan Prabowo Subianto merupakan arahan dari Jokowi.
“Jabatan Menteri Komunikasi dan Informatika yang diberikan kepada Ketua umum mum Projo, Budi Arie Setiadi merupakan apresiasi Jokowi atas ketaatan menjalankan perintah-perintah Jokowi,” ujarnya.
Kata dia, seperti yang dilakukan Projo tatkala menyuarakan jabatan presiden 3 periode. “Saya yakini atas arahan dari Jokowi,” tegas Fernando.
Lebih lanjut dikatakannya, kegiatan Musyawarah Rakyat (Musra) relawan Jokowi yang sepertinya ingin dimanfaatkan Jokowi untuk diarahkan kepada Prabowo namun karena hasil Musra menempatkan Ganjar sehingga tidak jadi diputuskan dan diumumkan satu nama oleh Jokowi.
“Ketidakhadiran Prabowo di Rakernas Projo juga saya yakini atas permintaan Jokowi. Sehingga dapat mengeluarkan pernyataan bahwa calon yang didukung tidak hadir di acara Rakernas Projo. Sekali lagi, Jokowi terlalu bersandiwara,” ungkap Fernando.
Dirinya berharap, Jokowi tidak semakin memperbanyak sandiwara dalam berpolitik yang seolah tidak memiliki hasrat untuk melanggengkan kekuasaan.
“Tapi, kenyataannya berbeda dan seolah ingin mewariskan kepada keturunannya. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (16/10/2023) akan membuktikan, apakah sandiwara politik Jokowi akan tetap berlanjut atau tidak,” demikian Fernando EMaS. (haf/kul)