PANGDAM XVII atau Cenderawasih Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustafa mengatakan, penanganan pembakaran pesawat Susi Air di Bandara Paro Kabupaten Nduga, Papua beberapa waktu lalu melibatkan banyak pihak.
“Pada prinsipnya kami TNI-Polri bekerja atas kepentingan Negara. TNI Polri dalam hal ini Kodam XVII/Cenderawasih dan Polda Papua dalam penanganan kasus Paro melibatkan para tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat beserta pemerintah daerah yang bertujuan hanya satu, yaitu menyelamatkan nyawa manusia yaitu aspek kemanusiaan,” kata Saleh Mustafa dalam siaran pers, Senin 20 Februari 2023.
Menurutnya, hingga saat ini pihaknya telah melaksanakan operasi kemanusiaan yaitu menolong masyarakat yang melaksanakan eksodus dari Paro menuju Kenyam.
“TNI, Polri, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat di wilayah Paro, Nduga, Papua berkolaborasi dalam melaksanakan operasi kemanusiaan bagi penduduk disana,” urainya.
Ia mengungkapkan mengenai pesawat Susi Air yang terbakar. Terdapat isu-isu yang beredar bahwa ada 15 orang yang diancam oleh Egianus Kagoya.
Saat ini, 15 orang penduduk setempat itu telah berhasil dievakuasi dan mendapatkan bantuan berkat kerjasama oleh semua pihak.
“Namun satu personel pilot masih diduga bersama kelompok KST dan kita terus melakukan pencarian sesuai dengan kondisi di lapangan,” jelasnya.
Sementara itu, Danrem 172/PWY Brigjen TNI J.O. Sembiring, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penyelamatan nyawa manusia disana.
Bahkan, lanjutnya, penyelamatan tersebut sampai berjalan kaki dari wilayah Paro menuju ke Distrik Kenyam.
“Masyarakat sekitar merasa ketakutan karena adanya aksi teror yang dilakukan kelompok KST. Kondisi masyarakat ada yang sakit dan terdapat anak kecil yang kelelahan sehingga butuh bantuan,” ungkap Sembiring.
Diungkapkannya, masyarakat ini ada yang sakit, ada yang tidak kuat. Bahkan ada anak kecil yang sudah kelelahan berjalan sekitar dua hari berada di hutan.
“Sehingga Bupati meminta bantuan kepada TNI-Polri untuk menyelamatkan mereka sebagai wujud rasa kemanusiaan,” urainya.
Sembiring menegaskan, saat ini tidak ada operasi TNI yang dilakukan di wilayah Paro yang mengancam membunuh masyarakat dan membuat masyarakat takut dan lari keluar dari Paro.
“Semua itu tidak benar. Jika ada pihak-pihak yang menyatakan seperti itu, maka itu adalah upaya provokasi gerombolan KST dan simpatisannya,” ungkapnya.
Ia menambahkan, selama kepemimpinan Bupati ini, juga tidak ada yang namanya pemerkosaan dan pembunuhan masyarakat sipil. Jadi jika ada kelompok-kelompok yang menyatakan hal tersebut, maka itulah upaya provokasi dan memutar balikkan fakta.
“Sekali lagi jika ini terus dilakukan ini bisa melanggar Undang-undang,” demikian Sembiring. (gaf/lik)
Discussion about this post