MENTERI Koperasi Budi Arie Setiadi meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawal program Koperasi Desa Merah Putih.
Ketua umum Projo itu mengatakan pengawalan tersebut nantinya setelah kedua instansi melakukan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding.
“Kami juga sudah minta nanti ada pegawai KPK ada dalam tim ini, supaya bisa memberikan input, saran, dan juga mitigasi jika ada potensi-potensi pelanggaran hukum yang terjadi dari program ini,” ucap Budi Arie di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 21 Mei 2025.
Menurut Budi Arie, pengawalan anggaran dari KPK sangat diperlukan karena anggaran dari program tersebut sangat besar. Budi Arie menyebut Koperasi Desa Merah Putih membutuhkan anggaran sekitar Rp 240 triliun.
“Ini anggaran yang sangat besar, yang membuat potensi kerawanannya juga tinggi. Karena itu dari tingkat perencanaan kami sudah kawal, perencanaan,” kata dia. (fus/upi)
Discussion about this post