HARI ini, Kamis (10/06/2021), Bogor geger karena beredar pemberitaan terkait Kementerian PUPR tak memprioritaskan pembangunan Puncak 2 . Bahkan, beberapa WhatsApp Group aktifis Bogor pun ramai komentar pro dan kontra.
Komentar pun semakin deras dangan adanya tanggapan dari Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan yang mengimbau pemilik lahan untuk bergotong-royong membangun jalan. Hal ini disampaikannya kepada awak media.
Ia mengatakan, jika Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau pemerintah pusat membatalkan rencana pembangunan Jalan PTT atau Puncak 2,; maka ia hanya bisa mengimbau agar pemilik lahan untuk bergotong-royong membangun jalannya.
Dirinya juga menyebutkan bahwa pemerintah Propinsi Jawa Barat juga kesulitan dalam membiayai proyek pembangunan jalan PTT. Hal ini dikarenakan biaya pembangunannya yang mencapai Rp1,5 triliun.
Untuk diketahui, Jalan PTT sepanjang 51,2 Km dengan lebar jalan mencapai 30 meter yang membentang sepanjang tugu depan sirkuit sentul, Bogor sebagai titik nol dan berakhir di kota bunga Cipanas, Kabupaten Cianjur ini sudah di tunggu masyarakat di dua wilayah.
Anggota Komisi V DPR RI sempat mendukung Jalur Puncak 2 masuk Program Strategis Nasional dan melakukan kunjungan kerja meninjau usulan pembangunan jalur Puncak 2 di Kabupaten Bogor, pada Kamis 18 Maret 2021 lalu.
Dalam kunjungan kerja itu, anggota DPR mendengar pemaparan proyek Jalur Puncak 2 dari Bupati Kabupaten Bogor dan Bupati Cianjur, serta perwakilan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR.
Dukungan anggota DPR RI Komisi V ini membuat Bupati Bogor, Ade Yasin dan Bupati Cianjur, Herman Suherman optimis, bahwa pemerintah pusat akan memasukkan proyek Jalur Puncak 2 ini ke dalam kebijakan prioritas pembangunan strategis nasional.
Ketika itu, Bupati Bogor Ade Yasin kepada wartawan mengatakan Jalur PTT akan masuk dalam program strategis nasional, karena jalur ini tidak hanya mengurai kemacetan dikawasan wisata puncak, tapi juga berdampak positif bagi wilayah Bogor, Cianjur, Karawang dan Bekasi, serta akan menjadi kepentingan tiga provinsi malah, Jakarta, Jabar dan Banten.
Ketika itu pula, Bupati Cianjur, Herman Suherman mengatakan sepakat dengan Bupati Bogor untuk segera menjadikan jalur PTT atau puncak II masuk dalam program strategis nasional.
Sementara, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VI Jakarta Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR Hari Suko Setiono. Apabila proyek ini hendak direalisasikan, ada hal yang perlu disiapkan secara matang oleh dua pejabat diwilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur. Yakni, utama dan terutama itu hal yang terkait dengan review analisa dampak lingkungan.
Sementara, dalam rapat dengar pendapat dengan Kementerian PUPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, yang dihadiri oleh Dirjen Sumber Bina Marga Kementerian PUPR, Hedy Rahadian, memicu emosi seorang anggota Komisi V DPR, Mulyadi, Rabu (9/6) malam.
Saat rapat dengar pendapat dengan Kementerian PUPR tersebut, Mulyadi menyesalkan Kementerian PUPR tak memprioritaskan pembangunan Puncak 2 yang dianggap sangat mendesak. Mulyadi bahkan menyebut Kementerian PUPR tak memiliki kepekaan dalam program pembangunan yang menyasar kesejahteraan masyarakat kecil, khususnya di wilayah Puncak, Bogor.
“Saya enggak ngerti kebijakan dan anggaran buat saya terklarifikasi, tidak ada kepekaan sama sekali. Tidak ada skala prioritas. Besok saya akan jadi badut di dapil saya. Berkali-kali saya bicara Jalur Puncak 2 itu penting,” kata Mulyadi. |B-01|