Anwar Usman Dinilai Runtuhkan Martabat MK

Ketua MK Anwar Usman terlihat diambil sumpahnya menjadi Ketua MK tahun 2023-2028, Senin 20 Maret 2023. @ foto Setpres Istana

KEPUTUSAN Mahkamah Konstitusi atau MK yang memperbolehkan kepala daerah maju dalam Pilpres meski belum berusia 40 tahun menjadi buah bibir banyak kalangan.

Bahkan, keputusan MK yang dianggap untuk melanggengkan kekuasaan presiden Jokowi itu sudah diprediksi oleh banyak pihak.

“Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia capres-cawapres tidak berbeda dengan dugaan beberapa kalangan,” kata Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando EMaS, Selasa 17 Oktober 2023.

Menurut Fernando, keputusan MK tersebut membuat polemik dan persoalan dalam perjalanan bangsa Indonesia. MK tidak konsisten dalam menangani dan memutuskan uji materi yang seharusnya menjadi ranah pembuat Undang-undang yaitu DPR dan Pemerintah namun diambil alih oleh MK.

“Hakim MK sudah menjerumuskan lembaga pengawal konstitusi tersebut dalam pusaran politik. Sehingga membuat turun tingkat kepercayaan publik, seperti yang diungkapkan oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra,” ujarnya.

Dijelaskan Fernando, keputusan tersebut sangat jelas sebagai karpet merah bagi Walikota Solo, Gibran Rakabuming Raka yang merupakan keponakan dari Ketua MK Anwar Usman. Sehingga keberadaan Anwar Usman di MK sangat sarat dengan konflik kepentingan.

“Apalagi kalau Gibran menjadi Cawapres Prabowo dan sengketa Pilkada ataupun Pemilu disidangkan oleh MK. Maka Anwar Usman tidak bisa dari konflik kepentingan karena Gibran merupakan keponakannya,” tegasnya.

Ia menambahkan, seharusnya Anwar Usman mundur dari Ketua MK agar jangan semakin terpuruk dibawah kepemimpinannya.

“Menjadi catatan buruk juga bagi pemerintahan Jokowi karena terpuruknya MK dan menurunnya tingkat kepercayaan pada saat Jokowi menjadi Presiden. Saya mensinyalir Anwar Usman telah meruntuhkan independensi martabat MK selama ini,” kata Fernando.

Ia mengungkapkan, dengan adanya upaya untuk mempertahankan kekuasaan, jangan-jangan ada sesuatu yang dikuatirkan Jokowi terkait persoalan hukum.

“Saya berharap masyarakat semakin cerdas menyikapi keputusan MK terkait memberikan karpet merah bagi Gibran,” demikian Fernando. (gaf/zil)

Exit mobile version