Anomali Demokrasi dan Posisi DPD RI dengan Sistem Ketatanegaraan Indonesia

WAKIL Ketua III DPD RI Periode 2019-2024, Sultan Baktiar Najamudin, SSos, MSi, di depan civitas akademika Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta, mengatakan, hampir 70 persen rakyat ingin calon presiden yang bukan kader partai.

“Karena itulah, DPD harus bisa menjadi saluran dan membuka saluran bagi lahirnya calon-calon pemimpin bangsa,” kata Sultan Baktiar Najamudin, di Amphitheater Fakultas Kedokteran UAD, Kampus Utama Jl Jenderal Ahmad Yani, Ringroad Selatan Kragilan, Tamanan, Banguntapan, Bantul, Senin (14/2/2022).

Menurut laki-laki kelahiran Bengkulu, 11 Mei 1979 ini, sejarah mencatat demokratisasi lebih baik daripada otoriter. “Semakin banyak calon presiden, demokrasi semakin bagus,” tandas mantan Wakil Gubernur Bengkulu, yang sampaikan anomali demokrasi dan posisi DPD RI dengan sistem ketatanegaraan Indonesia, didampingi Drs M Afnan Hadikusumo (Anggota DPD RI Dapil DIY).

Faktanya, kata Sultan Baktiar Najamudin, saat ini banyak anak-anak bangsa yang bagus dan kredibel, namun tidak mempunyai saluran dan kesempatan.

“Karena dikerdilkan oleh aturan dengan adanya presidential threshold 20 persen,” ucap Sultan yang menyapa Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni Choirul Fajri, S.I.Kom, MA, Kepala Bidang Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan dan Prestasi Mahasiswa Danang Sukantar, M.Pd, Kepala Bidang Pengembangan Karakter dan Kesejahteraan Caraka Putra Bakti, M.Pd dan Kepala Bidang Pusat Pengembangan Karir apt. Hendy Restiono, MPH.

Sultan Baktiar Najamudin yang juga didampingi anggota DPD RI Dapil Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Maluku Utara dan Ryan D’Masiv, menyatakan perlunya meninjau ulang demokrasi atau meninjau ulang konstitusi.

Dalam masa transformasi digital, yang setiap hari makin maju dan canggih, memang memiliki banyak sekali manfaat untuk perkembangan. “Bukan hanya dunia bisnis, tapi juga kehidupan sosial politik kita,” kata Sultan Baktiar Najamudin.

Sebelumnya, Sultan Baktiar Najamudin menerangkan masalah negara itu politik dan ekonomi. “Kalau masalah politik dan ekonomi itu baik, maka baiklah semuanya,” kata Sultan.

Disampaikan Sultan, saat ini demokrasi masih mencari bentuknya. “Politik dan ekonomi sangat erat hubungannya,” ungkap Sultan, yang singgung soal demokrasi.

Dikatakannya, kalau kedua hal itu tidak beres, negara akan banyak mengalami masalah. juga,” katanya.

Bagi Sultan, saat ini demokrasi masih mencari bentuknya. “Demokrasi belum ideal,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Sultan menyinggung pula soal soal Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan soal wirausaha bagi generasi muda.

Wakil Rektor UAD Bidang Sumber Daya Manusia, Dr Norma Sari, SH, MHum, yang didampingi Utik Bidayati, SE, MM (Wakil Rektor Bidang Keuangan, Kehartabendaan dan Administrasi Umum) dan Dr Gatot Sugiharto, SH, MH (Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni), mengatakan, sorotan internasional sangat tajam. “Yang menyoroti soal demokrasi di Indonesia,” kata Normasari.

Bagi Normasari, tentu hal itu jadi kepedulian bangsa Indonesia dalam multi perspektif. “Khususnya dalam soal demokrasi,” paparnya.

Menurut Normasari, Muhammadiyah memiliki konsep yang fondamental berupa darul ahdi wa syahadah. “NKRI sangat dinamis di dalamnya dan berkontribusi yang positif serta progresif dalam memajukan Indonesia,” kata Normasari.

Pada kesempatan itu, Normasari berharap untuk mendiskusikan masa depan bagi kemanfaatan bangsa Indonesia. “Sebagai akademisi kami siap memajukan Indonesia,” ungkapnya.

Di akhir sambutannya, Normasari sampaikan kepada Sultan Baktiar Najamudin soal mahasiswa UAD yang sangat luar biasa dari berbagai daerah Indonesia dan soal ikatan kerja demokratis di masa mendatang.

Anggota DPD RI Dapil DIY, Drs M Afnan Hadikusumo, sebetulnya sudah menawarkan kepada Sultan Baktiar Najamudin tiga kampus Muhammadiyah di Yogyakarta: UAD, UMY dan UNISA. “Tapi yang dipilih adalah Universitas Ahmad Dahlan,” kelakar Afnan Hadikusumo.

Menurut Afnan, sebelum datang ke UAD Yogyakarta, Sultan Baktiar Najamudin sharing ilmu dan informasi soal UMKM. “Perlunya pengawalan UMKM di DIY melalui digital government dan kemandirian mahasiswa di bidang usaha,” kata Afnan Hadikusumo, yang berharap dari UAD bisa muncul pengguncang di bidang sosial, budaya dan ekonomi.

Tak kalah menariknya, Afnan juga bicara tentang demokrasi, ekonomi Indonesia dan UMKM. (Fan)