GARA-gara banjir yang melanda sejumlah wilayah Jakarta pada akhir Desember 2019 dan awal 2020 yang menelan puluhan korban ratusan rumah bahkan korban jiwa, menyebabkan Anies Baswedan bakal digugat warganya sendiri ke pengadilan.
Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta dianggap orang yang paling bertanggungjawab atas musibah itu.
Bahkan, dijejaring sosial muncul sebuah petisi yang dibuat oleh akun Opini Kamu, yang bertujuan untuk mencopot mantan rektor Univesitas Paramadina itu dari Gubernur Jakarta. Sedikitnya, hingga Selasa 7 Januari 2020 petisi tersebut sudah ditandatangani 226.347orang.
Menanggapi fenomena itu, Ketua umum Relawan Jokowi alias RèJO HM Darmizal menilai, apa yang dialami Anies hari ini adalah akumulasi janji politik kandidat. Terutama, kata dia, tuntutan atas janji politik saat kampanye yang ditawarkan oleh team pemenangannya sehingga lupa mengukur batas kamampuan Anies Baswedan.
“Warga Jakarta layak menggugat Anies. Apapun hasilnya, dan itu lebih baik ketimbang demo berjilid-jilid. Landasannya adalah kinerja dan prestasi dari tokoh yang terpilih pada saat bekerja. Contohnya, sampai hari ini, berapa banyak fakta yang dapat direalisasikan Anies sebagaimana janji kampanye pada saat Pilgub DKI Jakarta. Berapa banyak pula yang hanya angin kosong saja atau hanya janji abal-abal yang tidak dapat atau bahkan tidak mungkin untuk dilaksanakan hingga hari ini. Kita ambil contoh, program OK OC yang dulu jadi jargonnya pun kini melempem. Banyak toko OK OC yang sudah gulung tikar,” kata Darmizal Rabu 8 Januari 2020.
Mantan Wasekjen Partai Demokrat ini juga menyoroti APDB DKI Jakarta yang terkesan digunakan secara serampangan. Bahkan, mencuatnya rencana pembelian lem aibon, pembangunan trotoar yang memperlihatkan sampahnya dimasukkan para pekerja kedalam gorong-gorong sehingga menutup aliran air yang sempat menghebohkan dan trotoar yang sejatinya untuk pejalan kaki malah dipakai pedagang kaki lima untuk berjualan.
“Bagaimana dia sebagai kepala daerah secara tepat sasaran dan bertanggungjawab dapat mengelola anggaran dan dalam melaksanakan pembangunan dapat berakselarasi secara baik dengan pemerintah pusat. Jangan sampai uang yang dikumpulkan dari pajak dan keringat rakyat digunakan sesukanya atau tidak sarat manfaat,” jelasnya.
Menurut Darmizal, apa yang terjadi hari ini di Jakarta harus menjadi pembelajaran bagi seluruh anak bangsa Indonesia kedepan. Bahwa rakyat sebagai pemilih saat Pilpres, Pilkada atau Pemilu lainnya. Selain melihat tawaran program seorang kandidat harus melihat pula kompetensi, asal usul, bobot bibit dan bebetnya kandidat.
“Jangan sampai terjadi lagi yang jago konsep adalah team pemenangannya. Sementara kandidat hanya modal uang banyak atau hanya jago pidato dan olah kata kata namun minim prestasi dalam pelaksanaan,” tegasnya.
Darmizal juga mewanti-wanti agar rakyat memilih seorang kandidat berdasarkan pada kepatutan konsep yang ditawarkan. Apakah konsep itu masuk akal atau hanya gaya-gayaan dan abal-abal. Kita ingin maju mengejar ketertinggalan, tapi jika pemimpinnya tidak mampu bekerja, maka kita semakin tertinggal, setidaknya menunggu pemimpin baru lagi 5 tahun kedepan.
“Jika ini terjadi, pasti kerugian terbesar pada rakyat sebagai pemilih. Rakyat yang hanya dimanfaatkan haknya sekali dalam 5 tahun,” pungkas pria berdarah Minang ini.
Sebelumnya, Ketua Tim Advokasi Korban Banjir DKI Jakarta 2020, Diarson Lubis mengungkapkan setidaknya hingga Senin (6/1/2020) pagi tadi telah menerima 200 warga Jakarta yang mendaftarkan gugatan class action kepada Anies Baswedan.
“Sekitar 200-an, tapi kami belum verifikasi datanya apakah sudah memenuhi syarat atau belum,” kata Diarson. (kaila)
