ADANYA pihak tertentu yang melaporkan Prof Dr Din Syamsuddin, MA ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan tuduhan tokoh radikal, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof Dr Abdul Mu’ti, M.Ed berikan tanggapan.
Menurut Mu’ti, tuduhan itu jelas tidak berdasar dan salah alamat. “Saya mengenal dekat pak Din sebagai seorang yang sangat aktif mendorong moderasi beragama dan kerukunan intern dan antarumat beragama, baik di dalam maupun luar negeri,” kata Mu’ti, Jum’at (12/2/2021).
Pada era Pak Din, lanjut Mu’ti, digagas dan dirumuskan konsep Muhammadiyah tentang negara Pancasila sebagai darul ahdi wa syahadah, yang akhirnya menjadi keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar.
Semasa menjadi utusan khusus Presiden untuk dialog dan kerjasama antaragama dan peradaban, Din juga memprakarsai dan menyelenggarakan pertemuan ulama dunia di Bogor. “Pertemuan tersebut melahirkan Bogor Message yang berisi tentang wasatiyah Islam, Islam yang moderat,” terang Mu’ti.
Bagi Abdul Mu’ti, Bogor Message adalah salah satu dokumen dunia yang disejajarkan dengan Amman Message dan Common Word. Dan, pak Din adalah moderator Asian Conference of Religion for Peace (ACRP) serta co-president of World Religion for Peace (WCRP).
Tentu, masih banyak lagi peran penting pak Din dalam forum dialog antariman. “Jadi sangatlah keliru menilai pak Din sebagai seorang yang radikal,” papar Mu’ti.
Sebagai akademisi dan ASN, seperti disampaikan Abdul Mu’ti, pak Din adalah seorang guru besar politik Islam yang terkemuka. Di UIN Jakarta, pak Din adalah satu-satunya Guru Besar Hubungan Internasional.
Secara akademik, Fisip UIN sangat memerlukan sosok pak Din. “Saya tahu persis, di tengah kesibukan di luar kampus, pak Din masih aktif mengajar, membimbing mahasiswa dan menguji tesis atau disertasi,” terang Mu’ti.
Bagi Abdul Mu’ti, kalau pak Din banyak melontarkan kritik, itu adalah bagian dari panggilan iman, keilmuan dan tanggung jawab kebangsaan.
“Kritik adalah hal yang sangat wajar dalam alam demokrasi dan diperlukan dalam penyelenggaraan negara,” tandas Abdul Mu’ti, yang menambahkan semua pihak hendaknya tidak antikritik yang konstruktif.
Dalam situasi negara yang sarat dengan masalah, dikatakan Abdul Mu’ti, sebaiknya semua pihak berpikir dan bekerja serius mengurus dan menyelesaikan berbagai problematika kehidupan.
Mu’ti juga meminta semua pihak hendaknya tidak sesak dada terhadap kritik yang dimaksudkan untuk kemaslahatan bersama.
“Saatnya semua elemen bangsa bersatu dan saling bekerjasama dengan menyingkirkan semua bentuk kebencian golongan dan membawa masalah privat ke ranah publik,” pungkas Mu’ti. (Fan)
Discussion about this post