SEKERTARIS Jenderal (Sekjend) Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Dr Sri Mulyono mengatakan, presiden Prabowo Subianto telah memangkas anggaran Kementerian dan Lembaga Negara mencapai Rp 256,1 trilyun dan dana transfer ke daerah mencapai Rp 50,59 triliun guna melakukan efisiensi keuangan.
“Presiden Prabowo sangat paham bahwa selama ini kebocoran APBN mencapai 30% lebih,” katanya Rabu 12 Febuari 2025.
Ia mengungkapkan, jika ada efisiensi di sejumlah Kementerian atau Lembaga dan transfer daerah program-program pembangunan akan tetap berjalan.
Menurutnya, sebenarnya ada anggaran cukup besar dan kontinu yang bisa diambil oleh pemerintah yakni cicilan hutang obligor BLBI sebesar Rp 80 trilyun setiap tahun yang sudah berlangsung sejak tahun 1999 sampai 2033 mendatang.
“Logikanya sederhana yang punya hutang adalah para obligor BLBI tapi mengapa negara (rakyat) yang harus membayar hutangnya?. Konyol kan? Rakyat yang sudah menderita akibat kejahatan para obligor justru dibebani lagi wajib membayar hutang mereka sebesar Rp 1000 triliun lebih yang dicicil Rp 80 trilyun setiap tahun selama 34 tahun,” ungkapnya.
Kata Sri Mulyono, para obligor ini kebal hukum. Mereka adalah penjahat yag selalu dilindungi dan dimanjakan oleh pemangku kekuasaan. “Karena kekayaan mereka mampu membeli segalanya”.
Sri Mulyono menyarakan, jika presiden Prabowo ingin membuat dan mewariskan sejarah baru (legacy) “Indonesia Bersih, Jujur dan berkah” bisa dimulai dari sini.
“Rakyat pasti akan mendukung penuh. Pertanyaanya, apakah pemerintahan presiden Prabowo mau dan dan mampu melakukan hal tersebut. Karena para obligor BLBI adalah para konglomerat penguasa ekonomi dan politik Indonesia,” terangnya.
Ia menandaskan, jika presiden Prabowo mau dan mampu memaksa para obligor BLBI untuk membayar cicilan sebesar Rp 80 triliun pertahun selama 8 tahun mendatang maka sangat jelas pemerintah akan efisien anggaran Rp 680 triliun.
“Sekali lagi pertanyaannya opo wani, opo iso?,” pungkas Sri Mulyono.
Discussion about this post