DIREKTUR Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Dr Saiful Anam mengatakan, sulit rasanya dua orang menteri Jokowi, yakni Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir tidak ada keterkaitan dalam bisnis PCR.
“Hal itu mengacu jika dua perusahaan penyedia PCR itu masih memiliki hubungan dengan dua orang itu. Jadi harus ada pembeda antara bisnis keluarga dan proyek negara,” katanya Selasa 9 November 2021.
Menurutnya, saham kecil ataupun banyak bukan persoalan didepan hukum.
“Ada keterkaitan keduanya. Meski mereka telah membantah jika keduanya terlibat bisnis PCR,” tegasnya.
Peneliti PRPHKI ini menambahkan, meski mereka menyebut jika bisnis PCR itu hanya untuk membantu pemerintah. Namun, mereka juga pasti mengambil keuntungan.
“Lha wong namanya juga bisnis. Siapa pebisnis yang mau rugi, apalagi bentuknya adalah Perseroan Terbatas bukan Yayasan,” jelasnya.
Seharusnya, lanjut ahli hukum Tata Negara ini menjelaskan, sebagai pejabat sekaligus regulator tidak pantas mereka memasukan perusahaan rekan maupun keluarganya dalam bisnis PCR.
“Kuat dugaan nanti terindikasi KKN. Inilah saatnya presiden Jokowi melakukan evaluasi kepada para menterinya,” pungkas dia. (haf/zul)
Discussion about this post