SEMBILAN hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi atau MK terbukti melanggar kode etik. Mereka, diberikan sanksi teguran lisan.
Hal itu dibacakan Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly didampingi Bintan R. Saragih dan Wahidudin Adams sebagai anggota saat memutus perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait dengan putusan syarat batas usia capres dan cawapres.
MKMK menyebut, para hakim terlapor tidak bisa menjaga keterangan dan informasi rahasia dalam rapat permusyawaratan hakim yang bersikap tertutup, sehingga melanggar prinsip kepantasan dan kesopanan.
Di samping itu, MKMK juga menyinggung adanya praktik pelanggaran benturan kepentingan sudah menjadi kebiasaan.
“Praktek benturan kepentingan sudah menjadi kebiasaan yang dianggap sebagai sesuatu yang wajar karena hakim terlapor secara bersama-sama membiarkan terjadinya praktik pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi yang nyata,” kata Jimly Selasa petang, 7 November 2023.
Selai itu, MKMK juga memberikan sanksi pemberhentian jabatan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman. Paman Gibran Rakabuming Raka tersebut terbukti melanggar kode etik karena terlibat konflik kepentingan.
“Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor,” kata Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie saat membacakan putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023 di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa selepas magrib, 7 November 2023.
Jimly mengatakan Anwar terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Hal itu sudah tertuang dalam Sapta Karsa Hutama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan.
Jimly memerintahkan Wakil Ketua MK untuk memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai peraturan perundang-undangan. Durasi yang diberikan adalah 2×24 jam
“Hakim terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan MK sampai masa jabatan hakim terlapor sebagai hakim konstitusi berakhir,” ujar dia.
Selain itu, Anwar tidak boleh terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden. Termasuk, pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD serta gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. (fad/kus)
Discussion about this post