SEBANYAK 32 rektor atau pimpinan perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta di Yogyakarta menyampaikan seruan moral tentang pemilihan umum (pemilu) dan demokrasi, Sabtu (17/9) di Balairung Universitas Gadjah Mada (UGM).
Seruan moral yang diberi judul Pemilu Berkualitas dan Demokrasi Bermartabat itu dibacakan oleh Rektor UGM, Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.,Ed., Sp.OG(K)., Ph.D., didampingi oleh seluruh rektor yang hadir.
“Demokrasi yang bermartabat, salah satunya, ditandai dengan pelaksanaan pemilu yang berkualitas. Pemilu sebagai mandat reformasi menjadi pintu masuk pergantian dan keberlanjutan kepemimpinan dengan legitimasi moral dan sosial yang tinggi untuk kemaslahatan bangsa,” ucap Ova.
Ia mengungkapkan, Bangsa Indonesia harus bersyukur atas banyak perkembangan baik yang diraih di usia ke-77, meski tidak menutup mata bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang menunggu diselesaikan.
Semua hal ini, lanjutnya, merupakan hasil kerja kolektif dan kumulatif para pendiri bangsa, pemimpin, dan rakyatnya. Pengawalan demokrasi yang bermartabat merupakan salah satu ekspresi rasa syukur tersebut, untuk mewujudkan cita-cita sebagai bangsa yang berdaulat.
Pemilu di mata para pimpinan perguruan tinggi ini merupakan aktualisasi nilai, perjuangan kebangsaan, dan pembangunan konsensus demokrasi yang mulia.
“Jika Pemilu berlangsung dengan baik dan berkualitas, maka Indonesia akan menjadi contoh negara besar yang mampu berdemokrasi secara dewasa,” terang Ova.
Seruan moral ini berisi 10 poin yang menjadi perhatian para rektor, yang dalam beberapa pekan terakhir menjadi fokus diskusi dan kajian terbatas mereka di sejumlah kampus. Isi seruan tersebut antara lain mengajak seluruh komponen bangsa untuk menjadikan Pemilu sebagai media pendidikan politik untuk membangun moralitas bangsa. Para rektor juga menyerukan kepada seluruh komponen bangsa untuk menjamin Pemilu berjalan secara partisipatif bagi seluruh bangsa Indonesia, tidak dimonopoli oleh segelintir elite kelompok oligarki yang mengabaikan kepentingan publik.
Pada bagian lain dari seruan moral ini, para pimpinan perguruan tinggi mengajak seluruh komponen bangsa untuk menghindari jebakan penyalahgunaan identitas dengan politisasi agama, etnis, dan ras, yang berpotensi menimbulkan konflik dan kekerasan tidak berkesudahan, serta merusak kerukunan dan persatuan bangsa.
“Kami para rektor mendesak para elite politik, penguasa ekonomi, partai politik, dan penyelenggara Pemilu untuk memberikan keteladanan, berintegritas, dan bermartabat dalam berdemokrasi sesuai konstitusi,” ujar Ova.
Wakil Rektor UGM Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni, Dr. Arie Sujito, S.Sos., M.Si., mengungkapkan bahwa komitmen ini berangkat dari kerisauan akibat keterbelahan yang terjadi akibat ketegangan politik pada pengalaman pemilu sebelumnya. Hal ini, menurutnya, perlu dicegah sejak awal.
“Perguruan tinggi punya tanggung jawab secara moral untuk mendorong kualitas pemilu ke arah yang lebih baik,” ucapnya.
Dari kalangan perguruan tinggi negeri, selain Rektor UGM hadir pula Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga dan Rektor Universitas Pembangunan (UPN) Veteran. Dari kalangan perguruan tinggi swasta, hadir Rektor Universitas Islam Indonesia (UII), Rektor Universitas Sanata Dharma (USD), Rektor Universitas Widya Mataram (UWM), dan lain-lain. (fat/ugm)
Discussion about this post